PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM
Dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia,
harus searah dengan cita-cita dan tujuan Proklamasi Kemerdekaan dan cita-cita
mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Cita-cita dan tujuan kemerdekaan itu telah tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yang pada intinya "merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur ".
Telah jelas pula, landasan pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yaitu Pancasila. Pancasila telah
disepakati dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara. Eksistensinya
sebagai dasar negara, secara tegas dimuat dalam TAP MPR XVII/MPR/1998, yang
status hukumnya termasuk ke dalam TAP yang tidak perlu lagi dilakukan tindakan hukum
lebih lanjut.
Implementasi hal tersebut nampak dalam UU 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa
"Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara".
Sebagai sumber hukum pasti, Pancasila harus dijadikan sebagai dasar
rujukan dalam penyelenggaraan negara. Perilaku penyelenggara negara yang tamak,
arogan, mementingkan diri sendiri, adalah sangat jauh dari sifat-sifat sahaja,
jujur, rela berkorban untuk kepentingan orang lain/masyarakat, dan selalu
berpegang pada aturan yang benar.
A.
Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum
Sejak negara didirikan pada tahun 1945 telah
ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Latar
belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni politik, fislosofis, dan
yuridis (hukum dan peraturn perundang-undangan).
Dari sudut hukum, Pancasila menjadi cita hukum
(rechtside) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukun di Indonesia.
Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada
Pancasila.
Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber
hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber
hukum yang universal yang mampu menjangkau berbagai aspek. Sumber hukum yang
paling dasar yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, lahirnya
suatu produk hukum yang tidak mendasarkan hal tersebut tentunya akan
menimbulkan berbagai persoalan di dalam penerapanya.
Pancasila dalam pengertian ini disebutkan dalam
ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan
MPR No. IX/MPR/1978). Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai pengatur
kehidupan kemasyarakatan dan sebagai pangatur tingkah laku pribadi.
Pada hakekatnya dibentuknya sebuah undang-undang
maupun peraturan lainya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat didalam
hubunganya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu
menjamin sebuah kepastian hukum.
Semua dasar-dasar hukum yang ada dan diakui di RI
bersumberkan kepada Pancasila. Butiran-butiran Pancasila diletakkan didalam pembukaan
UUD 1945, dan kemudian dijabarkan dengan pasal-pasalnya. Dimana Preambule atau
Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh dirubah. Kecuali batang tubuhnya. Artinya
Bab, Pasal, dan ayat-ayatnya.
B.
Penuangan di Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu
harus dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum
formal. Pandangan ini penting karena dengan kedudukannya yang seperti itu
Pancasila harus dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan dengan semua
kaidah penuntunnya. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini sesuai
dengan UU No. 10 Tahun 2004 terdiri dari :
-
UUD 1945
-
UU/perpu
-
Peraturan Pemerintah
-
Keputusan Presiden
-
Surat
Keputusan Menteri
-
Perda
UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, SK
Menteri dan Perda, merupakan peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana
sumber hukum ini tidak boleh bertentangan dengan aturan pokok (UUD 1945) yang
merupakan penjabaran dari Pancasila.
1.
Penuangan di Dalam UUD 1945
Undang-undang dasar suatu Negara merupakan dasar hukum
bagi Negara. Undang-undang dasar merupakan rujukan dari peraturan-peraturan
lain di dalam suatu Negara.
Pancasila
telah tercantum secara lebih konkrit dalam berbagai pasal-pasal dalam UUD
1945. Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1)
yang berbunyi ‘negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa’. Kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab tercantum, antara lain, dalam Bab XA tentang
hak asasi manusia.
Ketiga,
persatuan Indonesia, ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi ’Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan…’, Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah dijamin dalam Pasal
1 Ayat (2), dan Bab VII tentang DPR yang menyerahkan kewenangan pembuatan
Undang-Undang kepada DPR yang merupakan badan perwakilan.
Kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin dalam Bab XA tentang hak
asasi manusia, serta Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan
sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak bertentangan
dengan Pancasila.
Isi UUD
secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok empat kaidah penuntun
hukum Pancasila yang kemudian dilembagakan dari Pusat sampai ke Daerah-daerah
dan harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Penuntun petama (semua peraturan perundang-undangan
harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa
Indonesia) sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan selutruh tumpah
darah Indonesia dapat dilihat dari ketentuan tentang pilihan bentuk negara “kesatuan”
yang tidak dapat diubah. Hal ini tercantum dalam Pasal 30 mengatur sistem
pertahanan dan keamaman untuk menjamin keutuhan territori dan ideologi.
Penuntun kedua (negara harus diselenggarakan dalam
keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi) dapat dilihat di dalam
pasal 1 ayat (2) yang menegaskan prinsip demokrasi (kedaulatan berada di tangan
rakyat) dan pasal 1 ayat (3) yang menegaskan prinsip nomokrasi (Indonesia
adalah negara hukum).
Penuntun ketiga (negara harus menjamin keadilan
sosial) diatuar di dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup
penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan
fakir miskin oleh negara, sistem perekonomian, dan sebagainya.
Penuntuh keempat (negara harus menjamin tegaknya
toleransi beragama yang berkeadaban) diatur di dalam pasal 29 yang menjamin
kemerdekaan untuk memeluk dan melaksanakan agama apa pun yang diyakini oleh
setiap warga negara. Tentang ini diatur juga di dalam pasal 28 tentang HAM.
Negara tak perlu mewajibakn berlakunya hukum agama, tetapi wajib melindungi dan
memfasilitasi setiap warga negara yang ingin melaksanakan agamanya
masing-masing.
2. Penuangan di Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bawah
UUD 1945
Peraturan perundang-undangan (regelings) adalah
seperangkat peraturan yang dapat dibuat oleh berbagai lembaga yang berwenang di
dalam suatu negara yang harus tersusun secara hirarkis berdasar bobot materi
dan tingkat kewenangan lembaga yang membuatnya.
Susunan hirarkis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi
isi peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang
paling rendah derajat atau hirarkinya dengan kaidah penuntun berdasar
Pancasila.
Peraturan perundang-undangan yang tertinggi (UUD)
harus bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara,
UU harus berdasar dan bersumber pada UUD, Peraturan Pemerintah harus berdasar
dan bersumber pada UU, dan seterusnya.
Kontrol atau pengawasan atas kemungkinan distorsi isi
peraturan perundang-undangan ini diatur dengan instrumen hukum dan politik yang
dapat mengawal agar isi peraturan perundang-undangan itu selalu sesuai dengan
Pancasila. Instrumen itu berupa keharusan pembuatan peraturan
perundang-undangan untuk selalu cermat yang kemudian masih dapat diuji lagi melalui
“review” baik melalui judicial review, legislative review, maupun executive
review.
DAFTAR
BACAAN
Abdullah, Rozali, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup
Bangsa, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993)
http://groups.yahoo.com/group/Lantak/message/4120/
pancasila- sebagai- sumber-hukum-RI-yang-mengikat-rakyat.html,
30-10-2008.
http://mutualprocrastination.wordpress.com/2008/10/03/pancasila-sebagai-sumber
-dari-segala-sumber-hukum-negara/
http://pspn.filsafat.ugm.ac.id/index.php/publikasi/artikel/53-penuangan-pancasila-di-dalam-peraturan-perundang-undangan.html
http://wawasanhukum.blogspot.com/
refleksi- kritis- pancasila- sebagai- sumber- hukum-Indonesia.html,
30-10-2008.
Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta : Paradigma, 1996)
syukron ilmunya/postingannya admin, sangat bermanfaat
ReplyDeletesyukron ilmunya/postingannya admin, sangat bermanfaat
ReplyDeleteAda perkataan penulis yang agak mengganjal di hati sya, yitu:
ReplyDelete"negara tidak prlu mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara wajib melindungi dn memfasilitasi setiap warga negara yang ingin melaksanakan ajaran agmax masing2."
lantas bgimana dngan org Islam yg ingin menerapkan hukuman mati bagi orang yg murtad, hukuman rajam bagi pezina muhshan, dn hkman ptong tngan bgi pncuri. Disini negara indonesia tidak memfasilitasi kaum muslimin yg ingin mlaksanakan ajarn2 agmanya.
Tentusaja Negara wajib menjamin kebebasan bagi warga negaranya untuk menjalankan keyakinannya berdasarkan pasal 29 ayat 2 uud 1945, selama hal tersebut tidak berbenturan dengan peraturan lainnya.
DeleteDalam hal penerapan syariat islam hukuman mati bagi orang yg murtad misalnya, tentusaja hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sebab akan berbenturan dengan kebebasan setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing.
Selain itu Negara juga berkewajiban menekan sekecil mungkin potensi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama. Bayangkan saja jika kita (kaum muslim) mengeksekusi mati seorang yg telah murtad, atau sebaliknya saudarakita seorang muallaf yang dianggap telah murtad dari agama terdahulunya kemudian di bunuh dengan alas an yang sama, kira kira apa nyang akan terjadi??? Tentusaja hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya peperangan antar agama di Indonesia ini...
Ada Satu hal yang mengganjal ketika berbicara masalah penerapan syariat islam. Selalu saja masalah-masalah seperti hukuman mati bagi orang murtad, hukuman rajam bagi pezina muhshan, dn hukuman potong tangan bagi pencuri yang di utamakan, Padahal ada masalah yang lebih penting untuk diperbincangkan, Misalnya orang yang meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa ramadhan dan enggan membayar zakat. Pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran serius dalam islam. Seharusnya masalah inilah yang perlu diperhatikan terlebih dahulu….